[teknopreneur.com] Ketika mendengar kata pemerintah, terkadang yang terlintas di benak kita adalah permasalahan birokrasi. Namun, kerumitan birokrasi ini kini menemukan titik terang. Sebuah sistem informasi dirancang untuk memonitor sekaligus mengevaluasi program kerja Pemerintah Daerah berbasis web, yaitu eMonev.
Sistem ini mengintegrasikan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Misalnya, pengumpulan data dan informasi kegiatan pembangunan, pelaporan kegiatan, termasuk pemantauan oleh Kepala Daerah, dan evaluasi kegiatan. Aplikasi ini nantinya bisa diterapkan di level kota/kabupaten maupun propinsi.
Integrasi sistem ini tentunya mempermudah pelaksanaan sistem kerja daerah yang biasanya melewati tahap yang cukup panjang. Dengan sistem eMonev, tahapan tersebut bisa lebih ringkas dan data-data menjadi lebih mudah diinput. Ke depannya, satu daerah akan menggunakan satu sistem yang sama, yang terhubung oleh jaringan komputer lokal atau internet.
”eMonev menggunakan basis web, dengan mekanisme client-server. Sistem ini cukup diinstall pada satu server. Seluruh SKPD di daerah akan bertindak sebagai client yang akan mengakses satu sistem yang sama,” ujar Al Farisi, pembuat aplikasi eMonev.
Tak hanya pegawai pemerintah yang bisa mengakses data di sistem ini, masyarakat luas pun bisa mengetahuinya lewat website. Selain itu, aplikasi ini multi platform, artinya dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, seperti GNU/Linux, FreeBSD, Windows, dan lain-lain. eMonev juga memiliki multi user dengan multi level kewenangan. Sistem ini dirancang agar dapat digunakan sekaligus oleh user dengan kewenangan yang berbeda-beda.
Al Farisi menambahkan, nantinya seluruh SKPD akan menginputkan data-data kegiatan pembangunan yang dilakukannya. SKPD juga dapat langsung mencetak laporan sebagai bukti tertulis untuk dilaporkan kepada pihak-pihak terkait, seperti Kepala Daerah ataupun Bappeda.
”Dengan adanya eMonEv, akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja birokrasi pemerintahan di daerah. eMonEv juga pendukung prinsip keterbukaan informasi (transparansi), di mana masyarakat juga berhak mendapat informasi atas kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya,” jelas Al Farisi.
Ide pembutan eMonev karena melihat berbagai persoalan di pemerintah. Beberapa di antaranya keterlambatan laporan, duplikasi data dan pekerjaan, serta sulitnya memperoleh informasi tentang status suatu kegiatan. Di lain pihak, Kepala Daerah, DPRD ataupun masyarakat juga cukup kesulitan jika ingin mengakses informasi tentang capaian sebuah kegiatan pembangunan sudah dilakukan.
Tentunya, tambah Al Farisi, semuanya akan berujung kepada kepuasan masyarakat. Karena memang salah satu fungsi pemerintah adalah sebagai pelayan masyarakat. Sistem ini dapat menjadi penghubung antar satu SKPD dengan lainnya, dan juga antara masyarakat dan pemerintah.
”Manfaat utama dari sistem ini adalah dalam hal transparansi. Masyarakat umum akan terbantu dalam mengakses informasi tentang capaian kegiatan pembangunan di daerahnya. Sekaligus juga masyarakat dapat melakukan pengawasan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung,” tuturnya.
Saat ini eMonev baru mulai dipasarkan. Menurut Al Farisi, beberapa daerah sudah menunjukkan ketertarikan pada produk ini. eMonev merupakan salah satu peserta yang berhasil lolos sebagai finalis di ajang Inaicta 2009. Produk ini masuk dalam kategori e-goverment.
”Kami ingin memperkaya industri software lokal Indonesia. Paling tidak, software lokal dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Harapannya juga agar sistem ini dapat semakin dikenal oleh umum, dapat diimplementasikan di berbagai daerah, serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harap Al Farisi.
0 Comments.